Kamis, 26 Juni 2014

Habis Manis Sepah Dibuang





para mantan TKI/TKW dilatih kerajinan anyaman bambu. mereka diberikan keterampilan dengan harapan tidak kembali lagi menjadi TKI/TKW, tapi membuka usaha di kampung/ foto fathul

Dalam berbagai kasus “asmara” para TKI/TKW, perempuan selalu berada di posisi korban. Perlakuan masyarakat terhadap TKW yang menjadi korban pemerkosaan majikan pun kerap dipandang sebagai aib. Sementara para “lelaki parasit” yang memanfaatkan istrinya sebagai sumber uang dianggap hal biasa.
-----------------------------------

Tuntutan ekonomi jualah yang membuat KH (inisial) berangkat mengadu nasib ke Qatar. Wanita dari Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading ini berangkat melalui perusahaan resmi, tanggal 14 Maret 2010. Dua tahun bekerja,tidak ada masalah. Dia tetap mengirim uang ke rumah, ke suaminya. 

Namun pada 11 April 2012, bencana itu datang. Ketika majikan perempuannya keluar rumah, saat itulah kehormatannya dijamah majikan lelakiknya. KH positif hamil, sang majikan pun langsung saat itu mengirim KH pulang. Ingin menutupi aib.
KH berbicara jujur apa adanya pada keluarga, jika dia sudah berbadan dua. Dan pada akhirnya, anak itu pun lahir, dengan wajah “Arab”.

Walaupun sang suami tidak menceraikan KH, namun bahtera rumah tangga mereka tidak pernah akur. Selalu terjadi keributan. Anak lelaki berwajah “Arab”  itu selalu menjadi tumpuan kemarahan. Batin KH tertekan. Dua tahun dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk suaminya, namun ketika dia mendapat musibah bukannya pertolongan didapatkan. Namun cibiran yang menyakitkan.

“ Anaknya Kholifah harus diselamatkan, walau bagaimanapun anak tersebut tidak tahu apa-apa dan menjadi korban atas masalah yang tidak diketahuinya,’’ kata Zuhriah, salah seorang paralagel yang mendampingi KH.

Hingga kini persoalan KH belum selesai. Pihak keluarga belum sepenuhnya mau menerima. Sementara anaknya itu hingga kini belum mendapatkan status jelas, yang dituangkan dalam akte kelahiran. Pihak paralegal yang merupakan dampingan dari program kerja sama DBMI, TIFA, TNP2K, BNP2TKI dan AUSAID sempat mau mengasuh putranya KH, tapi KH menolak. Dia ingin membesarkan sendiri anaknya itu.

Nasib KH sedikit lebih baik. Nasib tragis, TKW korban pemerkosaan dialami AS (inisial, red). TKW dari Desa Suralaga Kecamatan Suralaga ini pulang dalam kondisi berbadan dua. Suami dan keluarga dari pihak suami tidak menerima kondisi AS. Padahal selama ini mereka cukup lama menikmati uang kiriman AS, selama menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi.

AS pulang dengan menutup wajah. Malu. Disamping itu, cibiran tetangga dan kerabat suaminya membuatnya tidak tahan. AS akhirnya minggat, dia pergi ke kelurganya ke Desa Lenek Kecamatan Aikmel, sekitar 7 km dari kediamannya. AS pun melahirkan di desa itu, kini buah hatinya yang berwajah “Arab” itu tinggal di kerabatnya. 

Kasus KH dan AS adalah sedikit dari kasus serupa. Kasus lain, yang mirip pun sering menempatkan perempuan dalam posisi korban dan terkenan. Contoh kecil, kasus “asmara” TKW yang bersuami, dipastikan sang perempuan menjadi olok-olokan, padahal masih sebatas gosip. Tapi ketika para lelaki melakukan hal serupa, seperti pada kasus sebelumnya, lelaki selalu pada posisi enak. Tinggal menceraikan sang istri, anak diserahkan ke istri. Lelaki itu hidup dengan istri baru, yang biasanya lebih muda.

“Anak-anak yang keluarganya konflik seperti ini biasanya terlantar,’’ kata pendamping TKI dari Desa Suralaga Rauhul Nurin.

Perceraian keluarga TKI/TKW memaksa anak-anak mereka, yang masih kecil kehilangan kasih sayang. Ada yang dititip di kakek/nenek mereka. Ada yang dititip di bibi, atau kerabat jauh mereka. Pendidikan mereka terlantar, tidak sedikit asupan gizi mereka juga kurang bagus.

Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur pun berinisiatif bersama para tokoh masyarakat membuat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menampung anak-anak TKI itu. Seperti di PAUD Al Mukhsitin Desa Jenggik Utara. Ada anak-anak yang tidak tinggal dengan ibu/bapak mereka.

“Cerai, keduanya jadi TKI. Anaknya dititip di nenek yang sudah tua,’’ kata Hariyati, pengelola PAUD tersebut.

Aktivis ADBMI Lombok Timur, Habiburrahman mengatakan, berbagai persoalan TKI/TKW itu juga yang menjadi latar belakang advokasi di tingkat desa. ADBMI selama ini melakukan advokasi mulai dari tingkat paling bawah, dusun. Pasalnya proses rekrutmen TKI/TKW itu berasal dari tingkat paling bawah. Jika proses dari tingkat paling bawah bisa dikawal dengan baik, berbagai persoalan TKI/TKW setidaknya bisa dikurangi.

“Sekarang ada 10 desa binaan yang sudah memiliki peraturan desa (perdes) tentang perlindungan TKI,’’ kata Habib.

Contoh kasus di atas, anak-anak yang masih kecil ditinggal ibunya ke luar negeri, kini tidak terjadi lagi. Misalnya di Jenggik Utara, aturan dalam perdes itu, ibu-ibu yang masih menyusui dilarang menjadi TKW. Pihak desa tidak akan mengeluarkan rekomendasi, dan akan mencegah jika ada perusahaan yang mendekati. 

“Itu semata-mata melindungi anak yang butuh kasih sang ibunya. Kalau masih menyusu di tinggal, kasus gizi kurang anak-anak TKI akan banyak terjadi,’’ kata alumni STKIP Hamzanwadi Pancor ini (*)

0 komentar:

Posting Komentar