Rabu, 30 September 2015

Menteri Susi Bikin Susah Nelayan (3)



nelayan, lobster, menteri susi, rajungan, kepiting
Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Ranjungan ibarat pil pahit bagi nelayan lobster di NTB. Sejak awal permen ini ditetapkan, penolakan keras langsung mereka suarakan.

****
Gelombang demonstrasi berkali-kali terjadi. Ratusan nelayan tak pernah lelah menggedor kantor gubernur NTB. Tuntutan mereka masih sama, mendesak permen “pahit” itu segera ditinjau ulang alias dicabut.

Harus diakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pun tak lantas tinggal diam. Lobi juga sudah berkali-kali dilakukan ke pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum membuahkan atau hasil yang diharapkan. Beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah pusat justru tidak langsung menyentuh pada akar permasalahan dan tak menyelesaikan masalah pasca ditetapkannya aturan tersebut.

Bahkan, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi sendiri sudah secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas pemberlakuan permen yang melarang penangkapan bibit lobster tersebut.

“Permen KP ini salah satu kebijakan pusat yang menyulitkan rakyat di daerah,” kritik gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini.

Provinsi NTB termasuk yang paling getol menuntut agar permen itu direvisi. Apalagi, lanjut TGB, daerah kini sedang dilanda kemrosotan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Ancaman PHK pun semakin besar. Kebijakan-kebijakan dari pusat yang tidak berpihak pada rakyat, dikhawatirkan, akan semakin memperburuk situasi di daerah.

“Sekarang, nelayan kita dibatasi mencari nafkah tanpa ada solusi yang jelas. Padahal, kita tahu ekonomi daerah sedang melemah,” imbuh TGB.

Dengan tegas, orang nomor satu di NTB ini pun menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan kompensasi kepada nelayan lobster jika bersikeras ingin menegakkan Permen tersebut.

“Dari pertemuan terakhir, kementerian berjanji akan ada bantuan khusus kepada nelayan lobster sebagai kompensasi. Nah, sekarang kita masih tunggu dulu, kompensasi ini seperti apa,” kata TGB.

Jika nantinya, kompensasi itu memang dianggap sebanding dengan potensi kerugian yang diderita nelaya lobster akibat adanya aturan itu, maka daerah tak akan keberatan. Namun, sebaliknya, jika kompensasi itu justru tidak menjawab persoalan yang ada, gubernur sendiri tetap akan menyatakan penolakannya.

“Kalau kompensasi itu tidak sesuai harapan, kita akan terus berdiskusi agar tercapai titik temu,” kata TGB.

Bersamaan dengan itu, Pemprov NTB sendiri mulai menyiapkan jurus khusus untuk menyiasati Permen KP yakni dengan menggagas Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, jurus ini pun masih alot proses penyusunannya.

“Sampai saat ini masih proses. Pergub ini memang alot,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Aminollah.
nelayan, lobster, menteri susi, rajungan, kepiting
Sejatinya, pergub itu memang akan menjadi dasar hukum nelayan di daerah ini boleh menangkap lobster di bawah ukuran delapan centimeter. Aminollah pun memandang, sebenarnya, tanpa ditangkap pun, bibit lobster terancam di laut lepas dan hanya sebagaian yang bisa bertahan.
Sehingga, dalam rancangan pergub itu, Pemprov NTB berpandangan, akan lebih baik jika nelayan tetap dibiarkan menangkap bibit lobster selama tidak dikirim ke luar daerah. Catatannya, bibit lobster yang ditangkap itu harus dibudidayakan atau dibesarkan terlebih dahulu.
“Jadi, gagasan kita dalam pergub ini, nelayan boleh tangkap bibit lobster asalkan dibudidayakan,” imbuhnya.

Penyebab alotnya penyusunan pergub ini, diakui Aminollah, dikarenakan belum ada kejelasan solusi. Terutama bagaimana praktek pembudidayaan lobster ke depannya. Sehingga pergub benar-benar bisa berjalan, tidak hanya menjadi macan kertas.

Sayangnya, respon yang diharapkan dari pemerintah pusat masih nihil. Padahal,dalam pergub nanti, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mendukung pendekatan keilmuan dan teknologi dalam proses pembudidayaan lobster.

“Pergub ini mendorong adanya keterlibatan pemerintah pusat untuk mendukung dari segi teknologi. Selama ini kan sektor ini belum pernah didukung teknologi,” kata Aminollah.
Pemerintah pusat, lanjutnya, terkesan masih menanggapi inisiatif Pemprov NTB ini sebagai angin lalu. Alih-alih menyetujui dukungan teknologi untuk budidaya lobster itu, pusat justru menawarkan bentuk kompensasi lain atas penegakan aturan itu.

“Kita masih lihat dulu, kompensasinya seperti apa,” katanya.

Padahal, langkah Pemprov NTB menyusun pergub yang membolehkan penangkapan bibit lobster membawa secercah harapan bagi nelayan. Pengesahan pergub itu pun dinantikan.

“Itu kabar baik bagi kami. Semoga (pergub) bisa disegerakan,” kata Jaelani, pemilik usaha penampungan lobster di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari penangkapan bibit lobster.

“Saya juga kasihan sama para penangkap lobster. Kalau mereka datang bawa lobster yang ukurannya tidak sesuai aturan, saya tidak tega mau nolak,” tutur Jaelani.

Alhasil, Jaelani sebagai pengepul pun berkali-kali merugi. Bibit lobster yang dibelinya dari penangkap harus disita Balai Karantina Ikan Mataram untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

“Saya setuju jika pergub nanti memperbolehkan bibit lobster ditangkap dengan syarat harus dibudidayakan,” kata Jaelani.

Sementara, Balai Karantina Ikan Mataram sendiri menekankan bahwa  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang larangan penangkapan bibit lobster tetap akan ditegakkan. Pihaknya tetap gencar melakukan pengawasan dan siap memberi sanksi tegas bagi oknum yang mengabaikan aturan tersebut.

“Ya silahkan saja kalau memang ada pergub itu. Yang jelas, kita tetap mengacu pada regulasi yang diturunkan pemerintah pusat. Sampai sekarang, kita tetap mengacu pada Permen KP. Artinya, penangkapan bibit lobster merupakan praktek ilegal,” tegas Wahyu Bambang, Penanggungjawab Karantina Ikan wilayah kerja Lembar.

Penolakan terhadap Permen KP juga disuarakan oleh wakil NTB di pusat. Anggota Komite II DPD RI, HL Suhaimi Ismy mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Ada beberapa solusi yang kita bahas dan ajukan ke Kementrian KP,” kata Suhaimi.

Solusi pertama, katanya, meminta kementerian merevisi larangan dalam permen tersebut. Solusi lainnya, tetap memperbolehkan penangkapan bibit lobster selama dibudidayakan terlebih dahulu. Pembudidayaan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana gagasan yang dimuat dalam rancangan pergub.

“Ini kita masih tunggu respon dari pusat seperti apa atas usulan ini,” katanya.

Ia pribadi menyayangkan bahwa selama menunggu kejelasan atas solusi itu, kementerian perikanan sudah menjalankan Permen KP. Ia mengkritisi penangkapan nelayan lobster yang dilakukan aparat berwajib maupun balai karantina.

“Gak bisa kita main tangkap saja. Pemerintah itu mengayomi dan berusaha menyejahterakan masyarakat. Apalagi, sekarang juga belum ada solusi yang jelas,” kritik Suhaimi.

Apa yang disampaiakan senator asal NTB itu diamini para nelayan. Amaq Yani, nelayan dari Gerupuk, Lombok Tengah mengatakan sejak aturan pelarang itu keluar tidak pernah ada penyampaian langsung dari pihak kementerian. Alih-alih sosialisasi, pihak karantina layaknya mata-mata. Mengawasi gerak gerik nelayan, melaporkan, dan menangkap nelayan. Nelayan seperti diteror.

“Sosialisasi langsung tidak pernah,’’ katanya.
nelayan, lobster, menteri susi, rajungan, kepiting
Nelayan lainnya, H Wahid mengatakan, pernah mendengar rencana kompensasi dari kementerian. Tapi dia tidak yakin dengan rencana itu. Dia terlanjur kecewa dengan Menteri Susi. Bukannya menyejahterakan nelayan, kebijakan yang dibuat justru membuat nelayan semakin susah.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan lepas tangan, aparat mereka di daerah tak lebih seperti tukang tangkap nelayan,’’ kritik Direktur Lesa Demakrasi, Hasan Masat.

Mestinya sebelum mengeluarkan dan menerapkan aturan itu, pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur di bawah. Nelayan sudah dilatih, diberikan modal, dan dibangunkan jaringan pemasaran untuk budidaya lobster mereka. Hasan justru khawatir dibalik aturan ini, ada permainan para mafia di sektor perikanan. Apalagi Menteri Susi, sebelum jadi menteri adalah pengusaha ikan. (pernah dimuat di Lombok Post, 9 September 2015)

Menteri Susi Bikin Susah Nelayan (2)


nelayan, lobster, lombok, nelayan miskin, kepiting, rajungan
 Nelayan Diperlakukan Layaknya Penjahat

NIKMAT dari penjualan bibit lobster ke luar negeri hanya dua tahun dinikmati nelayan. Alih-alih mendapatkan kompensasi dari pemerintah, para nelayan pemburu bibit lobster ini diburu layaknya kriminal.

***
Darwisah, nelayan dari Sekotong, Lombok Barat sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup dari hasil laut. Dia seorang nelayan tangkap. Ketika booming bibit lobster, dia berburu bibit lobster. Hasilnya jauh lebih besar dibandingkan meangkap ikan lainnya. Tapi itu hanya sebenar.

Dia  mengetahui adanya larangan penangkapan bibit lobster yang ukurannya di bawah 8 cm dari siaran televisi dan media koran. Sejak mengetahui itu, dirinya tidak berani turun menangkap lobster. Ia khawatir dirinya menjadi sasaran penangkapan aparat, gara-gara menangkap lobster yang tidak sesuai dengan keinginan Menteri Susi.

”Kalau sosialisasi dari pemerintah belum ada. Saya tahu dari TV dan koran,” katanya.

Lain lagi dengan cerita nelayan lobster di Desa Cemara, Kecamatan Lembar, Lombok Barat . Jika nelayan di Sekotong ragu menangkap lobster pascalarangan itu, berbeda dengan nelayan di Cemara. Hamid misalnya. Ia mengaku, tidak peduli dengan larangan itu.

”Tetap tangkap lobster. Mau kasih makan apa keluarga saya,” cetusnya.

nelayan, lobster, lombok, nelayan miskin, kepiting, rajungan
Meski mengabaikan larangan itu, Hamid tetap memperhatikan aturan yagng dikeluarkan Menteri Susi. Seperti tidak menangkap lobster yang masih kecil dan sedang bertelur. Ia bersama rekannya mengambil yang di atas dua ons saja.

”Kalau bicara rugi, kami sangat rugi dengan aturan ini,” aku dia.

 Ia mengaku, dirinya menangkap lobster yang punya berat lebih dari dua ons. Kalau lobster yang satu ons tidak laku dijual. Harganya juga terbilang kecil. ”Tidak diambil kalau dibawah satu ons,” aku dia.

Larangan ini, sambung dia, sangat memberatkan nelayan. Ruang untuk mendapatkan penghasilan dari kekayaan bawah laut dipersempit. Seharusnya, kata dia, pemerintah mengeluarkan aturan disusul dengan alternatif lain. Seperti menyediakan lahan pekerjaan baru bagi nelayan.
”Kebijakan ada, tapi jalan keluar tidak ada. Ini namanya membunuh pendapatan kami,” pungkasnya
nelayan, lobster, lombok, nelayan miskin, kepiting, rajungan
Bagi pemerintah di daerah, larangan dari Menteri Susi membuat susah. Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan (DKP) Loteng Maulana Razak meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang peraturan itu. Menurutnya, aturan itu menysengsarakan petani lobster. Peraturan itu, ibarat seorang anak yang tiba-tiba lahir di dunia, tanpa ada proses kelahiran.

“Paling tidak, ada sosialisasi dan sebagainyalah. Jangan tiba-tiba mengeluarkan peraturan sesuka hati. Prinsipnya, kami berada di posisi petani lobster,” katanya.

Dikatakannya, jumlah petani dan nelayan lobster di Loteng mencapai 1.800 orang. Terbanyak di wilayah Awang dan Gerupuk. “Alhamdulillah, Bapak Gubernur pasang badan melawan peraturan itu. Petani dan nelayan lobster dipersilahkan menangkap bibit lobster. Tapi, dengan catatan di budidaya. Bukan untuk dijual,” serunya.

“Mohon diindahkan saja aturan itu, sembari kita bersama-sama memperjuangkan agar Menteri Perikanan mencabutnya,” tambah Mualana

Lain lagi aparat kepolisian memandang aturan itu. Begitu aturan keluar, pihak kepolisian begitu gemar berburu nelayan. Sejak keluarnya aturan itu, sudah beberapa kali penggerebekan, penangkapan di lokasi, penangkapan di tengah jalan oleh aparat.

“Kita serius menangani ini,” ujar Direskrimum Polda NTB Kombes (Pol) Prasetijo Utomo.
Landasan hukum terkait hal ini pun, lanjut Prasetijo, sudah jelas. Keluaran menteri Susi, yakni Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.) dan rajungan (Portunus pelagicus spp.).

 Karena sejak permen ini dikeluarkan awal 2015, nelayan tidak bisa lagi melakukan penangkap bibit lobster dan menjualnya ke luar negeri. Sejak peraturan ini keluar,polisi bergerak bersama intansi terkait. Seperti dari pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan NTB dan Balai Karantina Ikan.

nelayan, lobster, lombok, nelayan miskin, kepiting, rajungan

Dijelaskan Prasetijo, kejahatan terkait penangkapan dan penjualan lobster ini harus mendapat pengawasan ketat satgas. Sebab, dari kejahatan ini, negara rugi sangat banyak.
“Kerugian negara sampai bermiliar-miliar,” kata Prasetijo.

Kasus penangkapan yang tidak lama ini berhasil diungkap kepolisian yang bekerja sama dengan instansi terkait adalah pengungkapan dengan menggagalkan usaha penyelundupan terhadap  bibit lobster. Bibit lobster sebanyak 43.500 ekor dikemas  174 kantong yang ditaruh dalam tiga koper besar.

Kepolisian sendiri telah menetapkan tiga tersangka atas kasus tersebut. Dia mengatakan, pengungkapan ini adalah pengungkapan yang paling besar yang telah berhasil diungkap aparat gabungan.

“Dirjen Kelautan Kementerian Perikanan dan Kelautan sangat berterima kasih kepada kami terkait pengungakapan ini. Sebab ini merupakan salah satu keberhasilan aparat yang terbesar, ” kata Prasetijo bangga.

Mengapa demikian, sebab dari pihak Dirjen sendiri, tambah Prasetijo, mata rantai dari mafia penyelundupan benih lobster sudah putus. Kenyataannya, ini masih saja ada. Terutama di wilayah NTB.
nelayan, lobster, lombok, nelayan miskin, kepiting, rajungan
Tapi lain bagi Direktur Lesa Demarkasi, Hasan Masat. Aktivitis yang mengadvokasi nelayan lobster ini menilai tak patut rasanya aparat bangga menangkap para nelayan miskin. Para nelayan penangkap lobster itu menggantungkan hidupnya dari melaut.

Mestinya pemerintah berterima kasih pada nelayan yang penangkap lobster. Pemerintah tidak perlu sibuk mengurus mereka. Bertahun-tahun terlilit kemiskinan, dan membuat posisi NTB jeblok, kini mereka mulai sejahtera. Tidak sedikit diantara mereka menjadi kelas menengah baru.

“Tanpa bantuan pemerintah mereka bisa berusaha, ini kan bagus,’’ katanya.

Para nelayan penangkap lobster selama ini menggunakan alat tangkap tradisional. Mereka tidak merusak lingkungan. Mereka juga tidak mengeksploitasi berlebihan.

“Dulu ada yang jadi penjahat, pelaku pengeboman ikan, sekarang insaf karena hasil lobster. Ini sesuatu yang positif,’’ katanya.

Alih-alih mendapatkan pembinaan, kini para penangkap lobster ini ibarat penjahat. Tim dari Kementerian Kelautan yang di daerah diwakilkan Balai Karantina mulai rajin turun lapangan memburu para nelayan kecil pencari lobster. Mereka tiba-tiba menjadi orang galak. Aparat keamanan tiba-tiba begitu bersemangat menangkap para nelayan kecil, yang tidak mengerti hukum.

“Mudah-mudahan saja daerah selatan tidak menjadi rawan kembali lantaran banyak orang kehilangan mata pencaharian,’’ ujarnya.(pernah dimuat di Lombok Post, 9 September 2015)

Menteri Susi Bikin Susah Nelayan (1)

nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Para nelayan pemburu lobster baru dua tahun menikmati gurihnya pengiriman bibit lobster ke Vietnam. Seumur-umur mereka menjadi nelayan, tahun 2013 itu menjadi tahun penuh rezeki. Mereka tiba-tiba bisa memiliki uang jutaan rupiah dalam seminggu. Hingga kemudian Presiden Jokowi melantik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sejak awal dilantik memantik kontroversi, hingga kemudian Menteri Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus  spp.). Kini para nelayan penangkap lobster tak ubahnya seorang penjahat. Diawasi seperti buronan, hasil tangkapan disita bahkan dibuang, aparat menganggap mereka seperti penjahat berbahaya.

*******

BANJAR menghisap dalam rokok keretek di tangannya. Siang itu, nelayan Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah itu tidak melaut. Dia hanya duduk di berugak (gazebo) yang ada di pinggir laut. Matanya menerawang melihat keramba yang memenuhi perairan Gerupuk. Sesekali melintas wisatawan asing membawa papan surfing. Beberapa nelayan lokal mencari peruntungan memancing di pantai berpasir putih itu. Banjar, lelaki 40 tahun itu dilanda gulana.

Bulan ini, putrinya yang kuliah kebidanan di STIKES YARSI Mataram membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Putri pertamanya itu mau masuk semester V, tahun depan sudah sudah diwisuda. Banjar sudah menghitung biaya untuk tahun terakhir kuliah putrinya itu tidaklah sedikit. Apalagi bagi Banjar yang mengandalkan hidup dari hasil laut. Tidak pernah pasti. Banjar hanya memiliki dua buah keramba jaring apung (KJA). Tidak cukup untuk membiayai empat orang anaknya. Satu orang bersekolah di SMK, satu orang SMP, yang bungsu sekolah di SD. Si Sulung membutuhkan biaya kuliah tidak sedikit, termasuk biaya hidup di perantauan.
 
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Nelayan yang hanya tamatan SD ini tidak ingin anak-anaknya meneruskan jalan hidupnya sebagai nelayan miskin. Terpanggang matahari di laut lepas, berselimut udara malam saat mencari ikan. Belum lagi risiko ketika cuaca buruk. Cukup dirinya yang menjadi nelayan, anak-anaknya disiapkan agar kehidupan mereka lebih baik. Caranya menyekolahkan mereka. Banjar, nelayan dari kampung terpencil di pesisir selatan Lombok Tengah itu berani menguliahkan anaknya.

“Sekarang saya lagi pusing memikirkan biaya anak-anak,’’ kata Banjar membuka obrolan ditemani kopi dan beberapa nelayan Gerupuk.

Banjar adalah salah satu nelayan yang menikmati booming bibit lobster. Sepanjang tahun 2013 adalah tahun penuh senyum bagi keluarganya. Tahun ketika para nelayan Gerupuk membuka jaringan penjualan bibit lobster ke Vietnam. Bibit lobster yang masih berwarna putih, yang ukurannya masih di bawah 8 cm itu diminati pasar Vietman. Satu ekor awalnya dijual Rp 10 ribu, naik menjadi Rp 15 ribu, terakhir menembus Rp 25 ribu. Banjar yang tanggung di lautan pun kemudian rutin berburu bibit lobster. Dalam sehari dia bisa mengumpulkan hingga 200 ekor. Sering lebih. Setiap hari. 30 hari dalam sebulan. Paling sedikit dalam sehari dia mendapatkan Rp 300 ribu. Tanpa modal. Bermodal perahu kecil, Banjar mendayung ke dekat kerambanya, lalu menangkap bibit-bibit itu.

“Tumben kami melihat uang begitu besar dari lobster. Tapi ya itu, sebelum ada Permen Susi,’’ kata Banjar.

Begitu anaknya meminta kuliah di Mataram, Banjar langsung mengiyakan. Dia yakin selama air laut masih biru, bibit lobster tidak akan pernah hilang. Malahan setiap hari, nelayan di Gerupuk mulai berinovasi agar mendapatkan lebih banyak tangkapan. Mereka membuat alat tangkap bibit lobster yang dinamakan “pocong”. Alat sederhana yang dibuat warga setempat.
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Memanfaatkan barang bekas, karung semen. Nelayan juga mulai mengisi keramba mereka dengan induk lobster. Di sekitar keramba itu biasanya banyak bibit lobster. Niatnya, bibit lobster akan dijual ke Vietnam. Makin lama, nelayan Gerupuk tahu cara mencari uang dari lobster.

Abin alias Amaq Yani juga melirik bisnis bibit lobster itu. Awalnya dia menangkap bibit lobster untuk dipelihara di keramba. Melihat hasil yang besar, dan cepat dari menjual bibit lobster, Amaq Yani menjadi pengepul kecil. Dia membeli dari nelayan setempat, lalu menjual ke pengepul yang lebih besar.

“Sejak tahun 2002 saya sudah nangkap bibit, tapi untuk dipelihara di keramba,’’ kata pria 38 tahun ini.
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Amaq Yani masih ingat, kali pertama menjual/membeli bibit lobster harganya Rp 1.000 per ekor. Kadang Rp 500 per ekor. Itu jauh sebelum pasar dengan Vietnam, dan negara-negara ASEAN terbuka. Kali pertama merasakan berkah penjualan bibit lobster tahun 2013, setelah nelayan dari Awang, Desa Mertak, Hamid diajak studi banding ke Vietnam tahun 2013. Di negara itu, nelayan dari Indonesia diperlihatkan budidaya lobster. Dalam pembicaraan dengan pihak Vietnam, mereka tertarik untuk berbagai ilmu dan keinginan untuk berkunjung ke Gerupuk.

Tim dari Vietnam, termasuk pemerintah pusat turun ke Gerupuk. Dari pihak Vietnam langsung sepakat untuk menjalin kerja sama. Mereka mau membeli bibit lobster nelayan. Harga yan ditawarkan saat itu Rp 5 ribu. Bagi Hamid dan nelayan di Gerupuk dan Awang, harga itu cukup besar. Bibit lobster mudah mereka dapatkan. Tidak membutuhkan modal banyak. Harga itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan pasar lokal.

Harga yang tinggi itu membuat nelayan lainnya berburu bibit lobster. Permintaan makin banyak. Harga naik. Harga satu ekor menjadi Rp 10 ribu, dan terakhir menembus harga Rp 25 ribu. Ketika para nelayan ini panen duit, keluarlah aturan dari Menteri Susi itu. Para nelayan awalnya tidak tahu keberadaan aturan itu. Pernah mendengar tapi tidak terlalu peduli. Mereka mulai sadar jika aturan menteri yang memiliki tato di kakinya itu “mencekik” mereka. Tak sekadar dilarang. Barang mereka juga disita, dibuang kembali ke laut. Dan mereka mulai kembali menjadi nelayan miskin.

“Sebelum ada Permen itu, setiap hari kami panen. Sekarang tidak berani lagi,’’ kata nelayan lainnya H Wahid, 52 tahun.

H Wahid termasuk salah seorang pengepul. Dia memiliki 25 KJA. Dia memiliki rekanan hingga Pulau Sumbawa. Salah satu rekannya itulah yang pernah ditangkap ketika membawa bibit lobster yang rencananya akan dibawa ke Lombok Tengah. Bibit lobster itu disita oleh aparat, tapi tidak jelas kemana bibit itu. Apakah disita lalu dilepas ke alam, atau entah dikemanakan.

“Kalau mau menteri mau beli keramba, kami jual. Toh tidak ada hasilnya,’’ keluhnya.
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Keluhan serupa juga disampaikan nelayan Teluk Awang, sekitar 10 km dari Gerupuk, ke arah timur. Jumlah kelompok petani lobster di tempat itu sebanyak 27, terdiri dari ribuan anggota dan keramba jaring. Mereka dari warga Dusun Awang Kebun, Awang Asam, hingga Desa Bilelando dan Kidang serta sebagian warga Gerupuk Desa Sengkol dan Lombok Timur (Lotim). Seiring perkembangan waktu, jumlah mereka menyusut dan beralih berbagai macam profesi.

“Dulu seberapa besar lobster bisa kita jual. Sekarang tidak bisa. Kebijakan pemerintah secara langsung mencekik kami dan membuat kami miskin,” kata Kepala Dusun (Kadus) Awang Balak Waknapise.   

Diakuinya, tidak satu dua KK yang mengalami hal yang sama dengan dirinya. Tapi, mayoritas warganya di Dusun Awang Balak. Termasuk dusun dan desa tetangga lainnya.

“Anak saya kelas II SMA Muhammadiyah Mataram, terpaksa saya stop sekolahnya karena tidak ada biaya,” keluhnya.

Kondisi saat ini, ungkap Waknapise cukup untuk kebutuhan makan minum setiap hari. Itu pun dibatasi dua kali saja. Sebaliknya, jika tidak ada pendapatan tambahan atau uang lebih, cukup sekali bahkan harus berpuasa.

“Dalam sehari, kami bisa menangkap bibit lobster sebanyak 200-300 bibit,” kata Ketua Asosiasi Petani Lobster Loteng Oseng.
 
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok

Jika 200 bibit itu dikalikan Rp 20 ribu saja, terang Oseng maka setiap harinya petani lobster mengantongi keuntungan Rp 4 juta. Itu pun alat tangkap yang terbuat dari keramba bambu atau kayu hanya satu titik. Di tempatnya itu, rata-rata petani lobster memiliki keramba paling sedikit empat titik, terbanyak enam. Jika dikalikan, maka bisa puluhan juga setiap harinya.Sebaliknya, kata Oseng setelah larangan penjualan bibit diberlakukan, petani harus menunggu 7-8 bulan untuk panen lobster.

“Selama masa tenggang beberapa bulan panen, lalu kami makan apa. Sungguh keterlaluan pemerintah ini,” keluhnya.

Nasib serupa juga dialami para nelayan di Desa Puyahang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Salah satunya Supardi. Selama ini dia mengandalkan pendapatan dari menangkap lobster. Dari hasil menjaring lobster, dia bisa menghidupi istri dan anaknya. Bahkan, penghasilan menangkap lobster bisa membantu anaknya sekolah.

”Sejak larangan itu, saya tidak lagi menangkap lobster,” tuturnya.

Supardi sudah bertahun-tahun menjadi nelayan penangkap lobster. Dari tangkapan itulah dirinya bisa meraup rupiah untuk menunjang kebutuhan sehari-sehari. Tapi, ketika ada larangan keluar, dirinya dibuat pusing.

Ia tidak lagi berani menangkap lobster. Alasannya, sanksi yang bakal diterimanya bisa berujung ke penjara. Untuk itu, Supardi memilih berdiam diri sambil mencari pekerjaan lain.
”Cari pekerjaan alternatif lain saja,” aku dia.

Meski ada larangan itu bukan berarti Supardi melupakan laut. Dia tetap pergi mencari berkah di tengah laut. Tapi, tidak seperti biasanya mencari lobster. Kini, ia hanya menjaring ikan-ikan saja.

”Kalaupun ada lobster yang terjaring, saya lepas lagi. Terutama yang kecil dan sedang bertelur,” bebernya.
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Dulunya, kata dia, sebelum ada pelarangan, dirinya sangat bersemangat mencari lobster. Ia pergi mencari lobster hingga Labuan Poh, Sekotong. Hasil tangkapannya lumayan banyak. Sehari semalam, dia membawa pulang puluhan ons lobster.

”Saya bisa dapat banyak kalau cari sampai ke perairan Sekotong. Kebutuhan dapur juga selalu tercukupi,” akunya.

Larangan menangkap lobster bagi Supardi layaknya monster. Nelayan dicekik sumber pendapatannya. Padahal, melalui tangkapan itu, dirinya bisa menambah pundi-pundi rupiah dari bawah laut.

”Sebelum ada larangan, kami juga tidak pernah ambil yang kecil. Kami juga sadar,” akunya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Supardi tidak hanya mengandalkan pendapatan dari nelayan. Ia terpaksa menjadi buruh harian lepas di Pelabuhan Lembar. pekerjaan buruh itu sudah dijalani beberapa bulan, atau pascakeluarnya larangan menangkap lobster.

”Sekarang saya bekerja di Pelabuhan Lembar. Jadi buruh,” akunya.

Sementara, nelayan di Dusun Pujat Ngering, Darwisah mengaku sudah puluhan tahun menjadi nelayan. Selama ini dia menggantungkan hidup dari berburu binatang laut di karang ini. Adanya larangan menangkap lobster sudah pasti ditolak.

”Jika larangan ini tetap dilanjutkan, itu sama saja membunuh mata pencarian kami sebagai nelayan,” katanya saat memperbaiki jaring ikan.

Sebagai nelayan yang sudah karatan mencari lobster, Darwisah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau kembali aturan yang diterapkan. Misalnya, soal penangkapan hasil laut, seperti lobster dan kepiting. Sebab, jika itu diterapkan sangat merugikan nelayan.

”Kami minta ditiadakan saja. Yang dirugikan disini adalah nelayan,” tegas dia.

Darwisah punya pengalaman yang matang sebagai nelayan lobster. Ia bercerita, demi mencukupi kebutuhan hidup, dirinya berpetualang mencari lobster hingga perairan Bima. Itu dilakukan demi menyekolahkan empat orang anaknya.

”Berangkat dari Lombok pakai bus. Setibanya di sana, kami langsung turun ke laut mencari lobster,” aku dia.

Ia mengaku, sejak ada larangan ini pendapatannya menurun signifikan. Biasanya sebulan ia bisa membawa pulang uang hingga jutaan. Tapi, sekarang dirinya hanya bisa membawa pulang uang Rp 500 ribu sebulan. Itupun jika hasil tangkapan ikan sedang mujur.

”Kami merasa aneh saja dengan larangan ini. Kenapa pemerintah tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang merugikan nelayan,” akunya.
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
H Anas, nelayan, sekaligus tokoh masyarakat Seriwe, Lombok Timur  mengatakan pengusaha yang dulunya menampung tangkapan nelayan kini tiarap. Mereka tak lagi membeli, lantaran pintu ekspor sudah ditutup serapat-rapatnya. Nelayan sebagai orang terlemah dalam rantai produksi ini tentu menjadi yang paling terdampak. Diceritakan, dalam periode awal pemberlakuan larangan, tak sedikit yang kelimpungan. Mengambil utang di sana dan sini. Bingung hendak berbuat apa. 

”Kita dilarang tanpa ada solusi alternatif,” katanya.

Di selatan Lombok, ia memperkirakan ada seribu lebih nelayan yang bergelut dengan lobster. Kini mereka dipaksa mencari penghidupan baru sendiri-sendiri. Ada yang menjadi nelayan biasa seperti dulu, ada yang menjadi buruh serabutan, tak sedikit yang yang merantau ke Malaysia.

”Kalau saya ya terpaksa jadi nelayan lagi, walaupun sudah mulai tua,” jawabnya.

Namun layaknya pedang bermata dua, pasti ada sisi lain yang berbeda 180 derajat. Jika para nelayan penangkap kesal, marah, dan kecewa dengan Menteri Susi, tak demikian dengan nelayan pembudidaya. Mereka menganggap aturan ini seolah menjadi berkah.

Pasalnya sebelum ada aturan larangan ekspor bibit lobster, pembudidaya lokal kerap kesulitan mendapat bibit. Mereka kalah saing dengan pengusaha besar yang memborong semua anakan yang ada. Bahkan kendatipun mereka menawar dengan harga lebih tinggi, tetap jarang ada yang menjual.

”Soalnya nelayan penangkap sudah deal makanya tak berani jual ke kita,” aku Mustakim, nelayan pembudidaya di kawasan Gunung Malang, Pringgabaya.

Tak heran dulu banyak lubang pembudidayaan keramba yang dibiarkan kosong begitu saja. Tapi kini mereka bisa bernafas lega, bibit lebih mudah didapatkan. Kawasan utara yang terbilang baru dalam hal pembudidayaan mulai berkembang. Tak hanya di utara, di timur, gairah positif juga terlihat. Di Labuhan Haji, tepatnya di Suryawangi, sejumlah nelayan penangkap mulai belajar membudidayakan lobster.

”Saya pernah panen satu kali, 27 ekor, nilainya Rp 3,3 juta,” kata Abdurrahman, nelayan setempat.

Bahkan di kawasan Tanjung Luar juga kini terdapat budidaya yang juga menggeliat. Daeng Ihsan, tokoh setempat mengatakan budidaya ini bisa menjadi solusi ditengah kesulitan nelayan mencari ikan. Pria yang juga anggota DPRD Lotim mengatakan sedikitnya 20 nelayan sudang mengawali di sana.

”Tinggal bimbingan dari pemerintah saja,” katanya.
nelayan, lobster, kebijakan menteri susi, kepiting, lombok
Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, M Iqbal mengatakan selama tak mengekspor bibit, penangkapan untuk budidaya tak bisa disalahkan. Itu menjadi solusi di tengah aturan yang hingga kini tak kunjung ditarik oleh pusat. 

”Antara boleh dan tidak, tapi saya kira ini jadi jalan tengahnya,” katanya. 

Direktur Lesa Demakrasi Hasan Masat yang sejak awal mengadvokasi nelayan lobster tidak habis pikir dengan kebijakan Menteri Susi. Menurutnya, kebijakan itu lebih banyak mudaratnya. Jika alasan keluarnya peraturan untuk mengatasi kelangkaan bibit, bukan dengan cara menangkap nelayan, tapi memperbanyak tempat pembibitan.

“Mana pernah ada orang dinas kelautan melatih intens nelayan untuk pembibitan dan budidaya,’’ kritiknya. (pernah dimuat di Lombok Post, 9 September 2015)

Senin, 28 September 2015

Gili Beleq dan Gili Re Disatukan Laut



gili beleq, gili re, lombok
Laut yang membatasi Gili Beleq dan Gili Re bukanlah pemisah dua pulau yang masuk dalam Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur itu. Selat sepanjang 300 meter itu justru menjadi penyatu dua pulau itu. Mereka disatukan oleh anak-anak sekolah.

*****

Rabu siang (23/9), sejumlah murid sekolah dasar (SD) rapat kecil di pinggir dermaga. Jen Azwar, murid kelas 3 berpendapat sebaiknya mereka jalan kaki saja. Orang tuanya tidak akan menjemput siang itu. Dia turun sebentar mengukur kedalam air laut. Masih aman untuk dilewati jalan kaki oleh rombongan paling kecil, Arya, murid kelas 1.

Murid-murid yang lebih besar hanya mengangkat celana mereka. Sementara Arya membuka semua pakaiannya. Celana, baju, sepatu yang sebelahnya sudah bolong dibuka. Semua dimasukkan dalam tas. Tas dijinjing di atas kepalanya. Arya kemudian berjalan mengikuti kakak-kakak kelasnya itu. Tanpa komando, yang paling besar di depan, yang paling kecil (Arya) di tengah, lalu yang murid yang lebih besar berjalan di belakangnya.

Siang yang panas itu, seperti biasa Jen dan teman-temannya dari Gili Re menunggu perahu jemputan. Azan Zuhur sudah terdengar dari masjid di pulau tempat mereka bersekolah, Gili Beleq. Ya, anak-anak Gili Re ini bersekolah di Gili Beleq. Pulau itu dibatasi selat sepanjang 300 meter. Di Gili Re yang luasnya 1,9 hektare (Ha) tidak memiliki sekolah. Sekolah SD dan SMP yang jadi satu (Satu Atap) berada di Gili Beleq. Setiap hari anak-anak Gili Re berangkat sekolah ke Gili Beleq. Dan itu sudah dilakoni anak-anak Gili Re sejak tahun 1983. Sebelum itu, mereka bersekolah di daratan Pulau Lombok.
gili beleq, gili re, lombok
Saya tertegun cukup lama memandangi anak-anak itu. Walaupun murid yang lebih besar bisa saja pulang duluan, tapi mereka menunggu pulang bersamaan murid yang kecil. Begitu juga murid yang kecil, yang kelas 1, walaupun pulang sekolah lebih awal, mereka biasanya menunggu teman untuk pulang bersama. Apalagi jika terpaksa harus “berenang” menyeberangi selat itu.

“Sudah biasa pak kalau air surut,’’ kataSalwa, murid kelas 4 ketika saya menanyakan apakah “berenang” menyeberangi selat itu tidak berbahaya.

Anak-anak ini lahir dan besar di pulau kecil, sekitar 15 menit naik perahu dari daratan Pulau Lombok, di Telong-Elong Kecamatan Jerowaru. Laut adalah keseharian mereka. Mereka sudah bisa membaca alam. Tahu kapan aman untuk menyeberangi selat itu, tahu kapan harus sabar menunggu jemputan perahu.

 
gili beleq, gili re, lombok, siswa pesisir
Begitu sampai di seberang, Gili Re, tiba-tiba beberapa murid yang lebih besar kembali ke arah Gili Beleq. Kali ini mereka mendayung perahu. Seragam sekolah masih melekat di tubuh mereka. Saya mulai curiga ketika mereka sampai pertengahan, di belakang saya tak ada lagi anak-anak sekolah yang menyeberang. Saya sadar, anak-anak itu ingin menjemput saya. Sepertinya mereka mengira saya takut untuk menyeberangi selat itu dengan jalan kaki. Saya pun melambaikan tangan sambil berteriak agar mereka kembali. Saya tak akan menyeberang hari itu. Dengan sigap mereka membalikkan arah perahu kembali ke Gili Re sambil melambaikan tangan. Perkenalan singkat kami setengah hari itu benar-benar berkesan.

Jika laut sedang tidak bersahabat, anak-anak Gili Re akan setia menunggu perahu. Walaupun orang tua mereka tahu jam pulang sekolah, tidak langsung begitu saja datang menjemput. Siang itu bisa jadi mereka masih di keramba atau sedang mencari ikan di lautan sekitar. Biasanya siapa yang paling cepat dijemput, akan ramai-ramai menumpang di perahu itu. Praktek yang mungkin langka kita lihat di “daratan”, anak-anak sekolah yang dijemput mobil oleh orang tuanya, memberikan tumpangan pada temannya yang satu arah.

Pagi hari ketika jam sekolah sudah mulai, anak-anak dari Gili Re akan berbaris rapi di dermaga sebelah barat pulau yang mereka tinggali. Pagi air masih tinggi. Harus menggunakan perahu. Siapa yang paling siap mengantar pagi itu, maka ramai-ramai akan menyeberangkan anak-anak itu. Kadang, siswa SMP yang menjadi “nakhoda” perahu yang mereka bawa. Itu jika orang tua mereka tidak melaut hari itu.

Walaupun harus menyeberangi lautan, anak-anak ini jarang telat ke sekolah. Disipilin ini juga diperoleh dari guru-guru mereka. Walaupun tinggal di daratan Lombok, jam 07.00 Wita mereka sudah berada di dermaga. Jam 07.15 Wita mereka sudah masuk.
“Walaupun jauh rumah guru, mereka datang pagi memberikan contoh,’’ kata Kepala SD-SMP Satu Atap 8 Jerowaru, Ismail. SD di Gili Beleq itu adalah SDN 5 Pemongkong, masih atas nama desa sebelum pemekaran.


gili beleq, gili re, lombok
Gili Beleq dan Gili Re adalah pulau yang terbentuk dari gugusan karang. Seluruh pesisir pulau itu berupa kerikil dan bebatuan karang. Tak ada pasir putih seperti ciri khas pesisir pantai Lombok Timur bagian selatan.

Begitu juga dengan lautnya, bukanlah tempat snorkeling. Lautnya banyak berlumpur. Kedua pulau itu memang dekat dengan muara sungai. Hutan bakau yang ada di sisi daratan Lombok menjadi bukti adanya lumpur. Begitu juga di Gili Beleq masih ditemukan beberapa titik tempat tumbuhnya mangrove. Berlumpur.

Luas Gili Re hanya 1,9 hektare (Ha), tapi penduduk yang tinggal di sana sekitar 100 KK. Gili Beleq luasnya 16 ha. Ditinggali 140 KK, atau sekitar 400 jiwa. Walaupun lebih luas, sisi barat Gili Beleq masih kosong. Sementara Gili Re sangat padat.

Sisi barat Gili Beleq masih cukup lapang. Sisi barat itu bertebing. Sekitar 3 meter. Begitu juga sisi timur berupa tebing. Di sisi utara tebing,tapi ada sedikit landai. Sama dengan sisi selatan, hanya sedikit tempat landai di pesisirnya. Di tempat landai itulah para nelayan menambatkan perahu mereka. Dermaga utama ada di sisi utara, yang berhadapan dengan Telong-Elong yang merupakan daratan Lombok.

gili beleq, gili re, lombok, nelayan, perempuan
Hanya butuh sejam untuk mengelilingi Gili Beleq. Ketika saya berkunjung pekan lalu, warga sedang “panen” air bersih. Air di Gili Beleq dan Gili Re dialirkan dengan pipa bawah laut dari Telong-Elong. Mereka dijatah seminggu 3 kali. Itulah sebabnya konsentrasi penduduk perempuan tertuju di keran. Satu titik di masing-masing pulau.

Kala kemarau, matahari terasa sangat menyengat. Apalagi pepohonan yang tidak seberapa banyak itu menggugurkan daunnya. Di pesisirnya lebih panas lagi lantaran panas matahari yang dipantulkan kembali bebatuan-karang yang berserakan. Ketika saya berkunjung pekan lalu, hampir semua anak-anak yang saya temui menyapa. Saya mungkin satu-satunya “wisatawan” yang berkunjung ke pulau itu.

“ Daerah ini memang bukan tempat wisata. Lautnya berlumpur,’’ kata Kepala Dusun (Kadus) Gili Beleq Muhsan.
 
gili beleq, gili re, lombok, keramba jaring apung
Desa Pare Mas sendiri memiliki 9 pulau kecil (gili). Masing-masing adalah Gili Mangkem Kao’, Gili Beleq, Gili Re, Gili Rusa, Gili Kuri, Gili Butak Laki, Gili Butak Perempuan, Gili Sura’,dan Gili Kerate. Gili Beleq dan Gili Re sudah lama ditempati, diperkirakan sejak tahun 1950-an. Sementara di Gili Rusa baru-baru ini ada keluarga yang tinggal. Hanya 4 KK.

“Mereka menjaga keramba,’’ katanya.

Gili-gili lainnya tidak berpenghuni. Konturnya juga sama. Pulau karang yang tak memiliki pasir. Gili Butak Laki bahkan hanya berupa karang seluas 1 are yang mencuat di tengah lautan.

Walau tidak memiliki pasir indah, terumbu karang yang bisa memikat pecinta dunia bawah laut, wisatawan tetap berkunjung ke gili-gilit itu. Tapi mereka hanya mengitarinya. Dalam dua tahun belakangan ini, gili-gili di kawasan selatan Lombok Timur itu sedang naik daun. Pelabuhan ikan pun disulap menjadi pelabuhan wisata.

Para wisatawan umumnya mengunjungi kawasan Pantai Pink yang kesohor itu. Selain itu ada kawasan Pulau Pasir dan Gili Petelu yang memang surganya dunia snorkeling. Nah sebelum mengunjungi lokasi yang sudah menjadi objek wisata itu, wisatawan biasanya keliling sekitar gili-gili tak berpenghuni itu. Mereka sekadar singgah foto-fotoan, atau kadang tak turun. Mereka hanya memandang dari atas perahu.

Liburan dengan keliling dengan perahu ditangkap sebagai peluang oleh nelayan. Saat ini adalah dua jalur penyeberang untuk jasa keliling Lombok Timur selatan, Tanjung Luar dan Telong-Elong. Satu perahu dicarter Rp 500 ribu – Rp 750 ribu untuk satu hari penuh perjalanan.

Peluang ini juga yang ditangkap Muhsan. Begitu dia melihat banyak wisatawan keliling melihat-lihat atau jepret-jepret di gili kawasan selatan itu, dia ambil bagian dengan membangun lesehan. Lesehan tengah laut. Ya Muhsan membangun lesehan persis diantara Gili Beleq dengan daratan Gili Mangkem Kao.  Lesehan itu dinamai Lesehan Apung Sadewa.

Sensasi makan di tengah laut sambil menikmati embusan angin laut menjadi daya tarik lesehan seluas 1 are itu. Para tamu juga bisa melihat ikan yang mencari makan di dekat kolam keramba lesehan. Keberadaan lesehan ini kemudian menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi salah satu tawaran para pemilik perahu pada tamu mereka.

“Alhamdulillah ada saja yang singgah makan, terutama hari libur,’’ katanya.

Lesehan ini juga mulai menjadi lokasi favorit rapa kecil. Pekan lalu para fasilitator PNPM GSC yang rapat di lesehan itu. Dijamin selama kegiatan tidak ada peserta yang bolos. Perahu antar jemput yang disediakan Muhsan mirip odong-odong di daratan. Bedanya odong-odong ini didorong oleh mesin tempel. Butuh keahlian khusus agar mesin tempel itu benar-benar pas, dan odong-odong itu tidak terlalu goyang. (fathul)

gili beleq, gili re, lombok

Kamis, 17 September 2015

Tepal; Keramahan Warga Desa Terpencil

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa

Berlibur tidak melulu mengunjungi tempat wisata tersohor. Mengunjungi desa terpencil yang jauh dari hiruk pikuk kota adalah pelesiran petualangan. Warga yang ramah adalah liburan yang paling membuat betah. Pemandangan alam dan tradisi yang kaya adalah bonusnya.


Rencana kunjungan saya ke Tepal rupanya sudah bocor duluan. Sahabat perjalanan, Lulu WS, staf akademik di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) mengontak beberapa temannya. Terang saja, begitu ditahu saya wartawan, perbincangan awal dengan warga Tepal, Harun Altebas menjadi lebih serius. Alih-alih membicarakan tentang rencana mengunjungi tempat eksotis di desa terpencil itu, perbincangan lebih banyak menyangkut kondisi terpinggirkan masyarakat Tepal. 

Harun, seorang aktivis mahasiswa, di usianya 32 tahun sudah dipercaya menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Belakangan saya yakin pilihan warga Tepal tidak keliru mengangkat pria lajang itu. Harun menjadi motor penggerak protes warga Tepal, Baturotok, Bao Desa, dan Tangkan Pulit, Kecamatan Batulante yang menuntut keadilan pembangunan. Perjalanan 6 jam dari Kota Sumbawa ke Tepal, yang jaraknya hanya 60 km, menjadi gambaran beratnya tantangan tinggal di desa-desa terisolir itu.

Hanya motor jenis trail yang bisa menembus Tepal pada musim hujan. Saya berkunjung pada bulan Mei 2015. Sesekali hujan masih turun. Dari cerita Harun dan orang-orang yang pernah ke Tepal, perjalanan musim hujan sangat menyiksa.

Niat awal, ingin menyaksikan dari dekat suasana peringatan Hari Pendidikan 2 Mei di sekolah terpencil. SDN Tepal yang pernah saya saksikan videonya di Youtube, menarik untuk memotret kondisi sekolah terpencil. Tapi saya keliru. Harun membuka rahasia yang membuat saya memikirkan ulang rencana perjalanan ke Tepal : sebuah SD berdiri di tengah hutan dengan segala keterbatasannya.
tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa

Saya dan Lulu akhirnya meminjam motor Harun. Motor bebek. Masih baru. Sedikit modifikasi. Ban yang dipasang cocok untuk jalan tanah. Tak ada yang berani memasang ban standar. Saya meyakinkan Harun bahwa saya cukup terlatih membawa motor untuk menembus Tepal.

Satu jam perjalanan dari Kota Sumbawa, jalan yang kami lewati mulai rusak parah. Di beberap tanjakan berbatu, Lulu terpaksa harus turun. Motor tidak kuat menjanjak. Kerikil membuat jalan lebih licin. Beberapa kali kami singgah mengambil nafas. Singgah menikmati segelas kopi di warung terakhir di Desa Batu Dulang. Di warung terakhir di Dusun Punik itu, pemilik warung tidak yakin kami akan bisa menembus Tepal. Apalagi langit sudah mendung.

Jalan yang diceritakan pemilik warung, Ibu Sabariah lumayan rusak. Ada kubangan, tapi masih bisa dilewati. Jalan tanah, berpasir, kerikil adalah kombinasinya. Tapi perjalanan itu menyenangkan. Kiri-kanan pohon masih tegak. Keringat tak sempat keluar, lantaran kalah oleh cuaca dingin.  

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa
Belum habis menghirup kesegaran udara pegunungan, air terjun di pinggir jalan menggoda untuk disinggahi. Tak ada pejalan lain yang kami temui untuk sekadar menanyakan nama air terjun itu. Setelah sampai di Tepal, kami diceritakan kalau air terjun itu hanya berair saat musim hujan. Tak ada namanya. Lalu kami sepakat menamainya air terjun Punik lantaran dekat dengan Dusun Punik.

Awalnya saya sanksi dengan cerita orang-orang tentang jalan ke Tepal. Hampir dua jam perjalanan, masih dalam kondisi wajar. Memang beberapa titik memaksa Lulu turun dari boncengan. Tapi setelah kami bertemu dengan dua warga Tepal di tengah perjalanan, Haris dan Sutapran, barulah kami mulai was-was. Perjalanan hampir 2 jam itu baru permulaan. Kengerian jalan Tepal, sudah ada di depan mata.

Melihat kostum mereka saya jadi keder. Percaya diri menggunakan sandal gunung. Sementara keduanya, mengenakan sepatu boot. Dan kekhawatiran saya itu benar. 30 menit setelah perjalanan bersama, jalan Tepal yang “mengerikan” itu ada di depan mata.

Kubangan itu setinggi betis. Motor yang saya kendarai tidak bisa bergerak. Kami terjatuh. Kaki saya lecet. Lulu sudah setengah mandi lumpur. Mereka berdua sigap membantu. Termasuk membantu membawakan motor. Saya dan Lulu jalan kaki. Sutapran terlebih dahulu membawa motornya ke tempat datar dan aman, kembali turun untuk mengambil motor saya. Begitulah seterusnya dalam perjalanan. Beberapa kali Sutapran harus menjadi joki, saya membantu mendorong di belakang. Beberapa kali Sutapran yang mendorong. Perjalanan ke Tepal saat musim hujan bukan perjalanan yang aman jika sendiri.

Bukan karena keamanan, tapi karena kondisi jalan. Di beberapa titik, jalannya berbatu. Batu besar. Motor jalan di atas batu. Paling aman, mendorong motor di sela-sela batu itu. Jika memaksakan naik, dan selip sedikit saja, badan bisa terhempas di batu. Jalan lain, jalanan terjal, kerikil, sangat licin. Salah sedikit bisa terpelanting ke tebing yang cukup dalam. Mengerikan.

Jalan yang paling banyak adalah kubangan plus jalan tanah liat. Jalan ini luar biasa licinnya. Dan saya baru tahu mobil 4 X 4 yang naik ke Tepal harus membawa sekam. Sekam itu ditabur di jalan yang licin agar roda tidak mutar di tempat. Begitu seterusnya perjalanan kami. Saya melihat jam di handphone, berangkat dari Kota Sumbawa pukul 08.10 Wita, sampai ke pusat Desa Tepal pukul 14.36 Wita. 6 jam lebih. Ketika menemukan pancuran, saya membasuh kaki yang sudah tertutup lumpur. Barulah terasa sakitnya memar akibat beberapa kali jatuh. Di mata kaki, jari kaki, betis, terlihat kulit terkelupas dan merah-kebiruan. Terasa perih. Dan malam itu saya tiba-tiba membayangkan bagaimana orang Tepal yang sakit dibawa ke rumah sakit yang ada di Sumbawa.

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa
*********

KOPI panas langsung menyambut ketika baru bangun. Semalam tidur saya sangat nyenyak lantaran lelah. Rasa nyeri di betis masih terasa. Tapi kesegaran udara di Tepal membuat badan terasa cepat pulih. Apalagi tuan rumah tempat kami menginap Pak Hartono orang yang sangat ramah. Dia tidak pernah kehabisan cerita. Sesekali lucu, dan rasanya seperti teman lama yang sudah saling kenal. Ketika sarapan, kami diajak langsung ke dapurnya. Ayam kampung, sayur, nasi panas dan cuaca dingin membuat saya harus menambah satu piring lagi.

Pagi-pagi warga Dusun Tepal, Desa Tepal, tempat kami menginap sudah beraktivitas. Sebagian besar rumah berupa rumah panggung. Ada beberapa yang membangun rumah permanen, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Membayangkan membawa material dari Kota Sumbawa saya tidak bisa membayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan.

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa
Rumah-rumah panggung di Tepal tertata rapi layaknya kompleks perumahan. Ada blok-blok yang dibatasi oleh jalan. Semua rumah menghadap jalan. Masing-masing rumah dipagari dengan kayu atau bambu. Jalan-jalan yang memisahkan blok itu sangat bersih. Begitu juga halaman tanah di depan rumah masing-masing. Walaupun banyak kambing berkeliaran, kotoran berserakan, tapi dengan cepat dibersihkan. Semua rumah di Dusun Tepal, hasil pengamatan saya, memiliki kamar mandi pribadi. Ada yang berada di halaman depan, ada yang di halaman belakang. Kamar mandi mereka pun cukup seragam ukuran dan bentuknya.

“Walaupun di kampung terpencil, masyarakat Tepal sadar dengan kebersihan,’’ kata Hartono. Walaupun beberapa warga masih buang hajat di kebun.

Beberapa rumah, termasuk rumah Pak Hartono, memiliki parabola. Ini yang membuat warga Tepal tidak ketinggalan informasi nasional dan mancanegara. TV di rumah Pak Hartono, ada belasan channel. TV membuka keterisoliran mereka dengan dunia luar. Lalu dari mana listriknya ?

“Ada pembangkit dari air (PLTMH,red),’’ kata bapak satu anak ini.

Listrik dihasilkan dari generator yang diputar oleh air. Di Tepal air berlimpah. Banyak sungai kecil, beberapa sungai besr, dan itu menjadi sumber energi berlimpah. Walaupun memungkinan setiap saat listrik tersedia, warga Tepal bijak menggunakan listrik. Hari Senin – Kamis, listrik hanya menyala malam hari. Hari Jumat – Minggu, dinyalakan sejak siang hari. Berada di ketinggian yang memungkinkan mudah menangkap sinyal TV satelit, listrik tersedia, dan memiliki uang membuat warga Tepal bisa memiliki barang-barang mewah. Kecuali kulkas tentunya.

Sebagian besar warga Tepal adalah petani. Pak Hartono, walaupun menjabat sebagai Kaur Umum Desa Tepal, dia memiliki kebun kopi dan belasan ternak sapi serta kambing. Harga kopi yang cukup tinggi menjadi penghasilan terbesar warga Tepal. Tak heran, beberapa warga mampu membangun rumah permanen, yang tentu saja membawa semen dari Kota Sumbawa membutuhkan lebih banyak biaya.

“Kalau sekali panen lagi bagus, bisa dapat ratusan juta petani di sini,’’ katanya.

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa
Harga 1 kilogram (kg) biji kopi kering Rp 23 ribu. Dari harga itu ongkosnya Rp 1.000 per kg. Pada musim hujan dan jalan sangat jelek, ongkos membengkak menjadi Rp 2.000 per kg. Ongkos yang sangat mahal. Tapi wajar dengan kondisi jalan ke Tepal. Hanya kendaraan perpenggerak 4 X 4 yang bisa naik Tepal. Pada musim kemarau, mobil jenis mini truk bisa naik. Tapi khusus untuk mobil yang masih bagus mesinnya.

“Kalau jalan bagus tentu biaya transportasi bisa dikurangi,’’ kata Ketua BPD Tepal, Harun.

Selain kopi, warga Tepal juga menanam aneka jenis sayuran. Tapi sebagian untuk konsumsi pribadi. Karena kopi tidak bisa setiap saat panen, warga Tepal harus pandai-pandai menyimpan uang dan membelanjakan. Sebab untuk berbelanja ke Kota Sumbawa butuh perjuangan berat. Ongkos kendaraan Rp 150 ribu.

Sayangnya ketika berkunjung ke Tepal belum musim panen kopi. Beberapa kebun kopi yang saya jumpai ketika berkunjung ke kampung Talagumung, kampung terjauh dari pusat desa, kopi masih muda. Kopi tumbuh subur di Tepal. Sepanjang perjalanan banyak kebun kopi baru dibuka. Dan sayangnya yang kebun itu dibuka dengan cara membabat hutan.

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa
****
SETELAH menghitung semua persiapan, saya memantapkan niat untuk mengunjungi SD Filial Talagumung. Perjalanan ditempuh dengan jalan kaki. Perjalanan yang cukup berat.Melewati hutan, dua sungai besar, kebun kopi, hutan yang basah dan penuh lintah, dan tentu saja hujan yang menghambat perjalanan.

Dari Tepal ke Talagumung, kami menghabiskan waktu 3 jam. Salah satu anggota rombongan kami, bidan Uswatun Hasanah, tidak terbiasa jalan jauh dan cepat. Apalagi dengan medan naik turun, dan becek.

Tak ada upacara Hari Pendidikan 2 Mei di SD Filial itu. Sekolah itu berupa bangunan dari papan. Atapnya dari bambu. Hanya ada satu ruangan. Bangunan sekolah ini ukurannya 6 X 5 meter. Disekat menjadi dua ruangan. Satu ruangan disisi tiga kelas. Kelas ganjil dan kelas genap. Sekolah itu hanya memiliki 16 siswa. Sekolah itu memiliki halaman yang sangat luas. Di tengahnya berdiri tiang bendera dari bambu. Saat saya berkunjung ke sekolah itu tanggal 2 Mei 2015, tak ada bendera berkibar. Hanya sebuah papan sekolah yang menjadi petunjuk jika bangunan itu benar-benar sebuah sekolah.

Karena kelelahan dan hujan, kami tidak bisa mengunjungi air terjun yang ada di Talagumung. Warga sempat menahan kami agar menginap. Mereka khawatir hujan lebat membuat air sungai meluap. Apalagi kami sudah kelelahan, tidak akan bisa jalan dengan cepat.

Tapi karena pertimbangan waktu kami tetap pulang, dengan dibekali baju hujan dan senter oleh warga Talagumung. Sebelumnya mereka menjamu kami dengan hidangan ayam bakar dan aneka sayuran segar. Plus, nasi yang kami makan berasal dari padi ladang yang diolah dengan cara ditumbuk. Ya ditumbuk dengan lesung. Pantasan berasnya tidak terlalu putih. Tak ada mesin penggilangan padi. Heuler keliling mustahil. Dan di kampung ini tidak ada listrik.

Benar saja kekhawatiran warga Talagumung. Ketika kembali dua sungai besar yang kami lewati meluap. Kami harus saling berpegangan agar bisa melewati arus sungai yang deras. Nyaris kami harus menginap di rumah-rumah tempat tinggal penjaga ladang.

Karena pulang malam, dan melapor akan kembali hari itu juga, warga khawatir. Pak Hartono mengutus beberapa pemuda untuk menjemput kami. Tak lupa Pak Hartono membekali mereka dengan makanan dan minuman. 4 jam lebih perjalanan pulang menguras tenaga kami. Dan kami benar-benar kehausan.

tepal, sumbawa, terpencil, jelajah sumbawa


******
Banyak objek wisata yang menarik yang sebenarnya bisa dikunjungi di Tepal. Selain air terjung Talagumung, di Tepal tedapat Situs Batu Tulis. Disebut Batu Tulis lantaran di atas batu itu terukir sebuah simbol.

Di batu yang bundar seperti lesung itu terdapat gambar gambar seperti orang yang ditombak. Ada petunjuk arah panah. Dan menurut Pak Hartono, batu tulis itu sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Memang, Sumbawa kaya dengan peninggalan masa lalu. Ada sarkofagus (kuburan batu), batu tulis, batu gong, dan batu-batu yang banyak dihias aneka relief. Batu-batu itu menjadi bukti sejarah panjang Sumbawa yang masih belum digali. (*)