Rabu, 30 September 2015

Menteri Susi Bikin Susah Nelayan (3)



nelayan, lobster, menteri susi, rajungan, kepiting
Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Ranjungan ibarat pil pahit bagi nelayan lobster di NTB. Sejak awal permen ini ditetapkan, penolakan keras langsung mereka suarakan.

****
Gelombang demonstrasi berkali-kali terjadi. Ratusan nelayan tak pernah lelah menggedor kantor gubernur NTB. Tuntutan mereka masih sama, mendesak permen “pahit” itu segera ditinjau ulang alias dicabut.

Harus diakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pun tak lantas tinggal diam. Lobi juga sudah berkali-kali dilakukan ke pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum membuahkan atau hasil yang diharapkan. Beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah pusat justru tidak langsung menyentuh pada akar permasalahan dan tak menyelesaikan masalah pasca ditetapkannya aturan tersebut.

Bahkan, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi sendiri sudah secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas pemberlakuan permen yang melarang penangkapan bibit lobster tersebut.

“Permen KP ini salah satu kebijakan pusat yang menyulitkan rakyat di daerah,” kritik gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini.

Provinsi NTB termasuk yang paling getol menuntut agar permen itu direvisi. Apalagi, lanjut TGB, daerah kini sedang dilanda kemrosotan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Ancaman PHK pun semakin besar. Kebijakan-kebijakan dari pusat yang tidak berpihak pada rakyat, dikhawatirkan, akan semakin memperburuk situasi di daerah.

“Sekarang, nelayan kita dibatasi mencari nafkah tanpa ada solusi yang jelas. Padahal, kita tahu ekonomi daerah sedang melemah,” imbuh TGB.

Dengan tegas, orang nomor satu di NTB ini pun menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan kompensasi kepada nelayan lobster jika bersikeras ingin menegakkan Permen tersebut.

“Dari pertemuan terakhir, kementerian berjanji akan ada bantuan khusus kepada nelayan lobster sebagai kompensasi. Nah, sekarang kita masih tunggu dulu, kompensasi ini seperti apa,” kata TGB.

Jika nantinya, kompensasi itu memang dianggap sebanding dengan potensi kerugian yang diderita nelaya lobster akibat adanya aturan itu, maka daerah tak akan keberatan. Namun, sebaliknya, jika kompensasi itu justru tidak menjawab persoalan yang ada, gubernur sendiri tetap akan menyatakan penolakannya.

“Kalau kompensasi itu tidak sesuai harapan, kita akan terus berdiskusi agar tercapai titik temu,” kata TGB.

Bersamaan dengan itu, Pemprov NTB sendiri mulai menyiapkan jurus khusus untuk menyiasati Permen KP yakni dengan menggagas Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, jurus ini pun masih alot proses penyusunannya.

“Sampai saat ini masih proses. Pergub ini memang alot,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Aminollah.
nelayan, lobster, menteri susi, rajungan, kepiting
Sejatinya, pergub itu memang akan menjadi dasar hukum nelayan di daerah ini boleh menangkap lobster di bawah ukuran delapan centimeter. Aminollah pun memandang, sebenarnya, tanpa ditangkap pun, bibit lobster terancam di laut lepas dan hanya sebagaian yang bisa bertahan.
Sehingga, dalam rancangan pergub itu, Pemprov NTB berpandangan, akan lebih baik jika nelayan tetap dibiarkan menangkap bibit lobster selama tidak dikirim ke luar daerah. Catatannya, bibit lobster yang ditangkap itu harus dibudidayakan atau dibesarkan terlebih dahulu.
“Jadi, gagasan kita dalam pergub ini, nelayan boleh tangkap bibit lobster asalkan dibudidayakan,” imbuhnya.

Penyebab alotnya penyusunan pergub ini, diakui Aminollah, dikarenakan belum ada kejelasan solusi. Terutama bagaimana praktek pembudidayaan lobster ke depannya. Sehingga pergub benar-benar bisa berjalan, tidak hanya menjadi macan kertas.

Sayangnya, respon yang diharapkan dari pemerintah pusat masih nihil. Padahal,dalam pergub nanti, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mendukung pendekatan keilmuan dan teknologi dalam proses pembudidayaan lobster.

“Pergub ini mendorong adanya keterlibatan pemerintah pusat untuk mendukung dari segi teknologi. Selama ini kan sektor ini belum pernah didukung teknologi,” kata Aminollah.
Pemerintah pusat, lanjutnya, terkesan masih menanggapi inisiatif Pemprov NTB ini sebagai angin lalu. Alih-alih menyetujui dukungan teknologi untuk budidaya lobster itu, pusat justru menawarkan bentuk kompensasi lain atas penegakan aturan itu.

“Kita masih lihat dulu, kompensasinya seperti apa,” katanya.

Padahal, langkah Pemprov NTB menyusun pergub yang membolehkan penangkapan bibit lobster membawa secercah harapan bagi nelayan. Pengesahan pergub itu pun dinantikan.

“Itu kabar baik bagi kami. Semoga (pergub) bisa disegerakan,” kata Jaelani, pemilik usaha penampungan lobster di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari penangkapan bibit lobster.

“Saya juga kasihan sama para penangkap lobster. Kalau mereka datang bawa lobster yang ukurannya tidak sesuai aturan, saya tidak tega mau nolak,” tutur Jaelani.

Alhasil, Jaelani sebagai pengepul pun berkali-kali merugi. Bibit lobster yang dibelinya dari penangkap harus disita Balai Karantina Ikan Mataram untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

“Saya setuju jika pergub nanti memperbolehkan bibit lobster ditangkap dengan syarat harus dibudidayakan,” kata Jaelani.

Sementara, Balai Karantina Ikan Mataram sendiri menekankan bahwa  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang larangan penangkapan bibit lobster tetap akan ditegakkan. Pihaknya tetap gencar melakukan pengawasan dan siap memberi sanksi tegas bagi oknum yang mengabaikan aturan tersebut.

“Ya silahkan saja kalau memang ada pergub itu. Yang jelas, kita tetap mengacu pada regulasi yang diturunkan pemerintah pusat. Sampai sekarang, kita tetap mengacu pada Permen KP. Artinya, penangkapan bibit lobster merupakan praktek ilegal,” tegas Wahyu Bambang, Penanggungjawab Karantina Ikan wilayah kerja Lembar.

Penolakan terhadap Permen KP juga disuarakan oleh wakil NTB di pusat. Anggota Komite II DPD RI, HL Suhaimi Ismy mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Ada beberapa solusi yang kita bahas dan ajukan ke Kementrian KP,” kata Suhaimi.

Solusi pertama, katanya, meminta kementerian merevisi larangan dalam permen tersebut. Solusi lainnya, tetap memperbolehkan penangkapan bibit lobster selama dibudidayakan terlebih dahulu. Pembudidayaan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana gagasan yang dimuat dalam rancangan pergub.

“Ini kita masih tunggu respon dari pusat seperti apa atas usulan ini,” katanya.

Ia pribadi menyayangkan bahwa selama menunggu kejelasan atas solusi itu, kementerian perikanan sudah menjalankan Permen KP. Ia mengkritisi penangkapan nelayan lobster yang dilakukan aparat berwajib maupun balai karantina.

“Gak bisa kita main tangkap saja. Pemerintah itu mengayomi dan berusaha menyejahterakan masyarakat. Apalagi, sekarang juga belum ada solusi yang jelas,” kritik Suhaimi.

Apa yang disampaiakan senator asal NTB itu diamini para nelayan. Amaq Yani, nelayan dari Gerupuk, Lombok Tengah mengatakan sejak aturan pelarang itu keluar tidak pernah ada penyampaian langsung dari pihak kementerian. Alih-alih sosialisasi, pihak karantina layaknya mata-mata. Mengawasi gerak gerik nelayan, melaporkan, dan menangkap nelayan. Nelayan seperti diteror.

“Sosialisasi langsung tidak pernah,’’ katanya.
nelayan, lobster, menteri susi, rajungan, kepiting
Nelayan lainnya, H Wahid mengatakan, pernah mendengar rencana kompensasi dari kementerian. Tapi dia tidak yakin dengan rencana itu. Dia terlanjur kecewa dengan Menteri Susi. Bukannya menyejahterakan nelayan, kebijakan yang dibuat justru membuat nelayan semakin susah.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan lepas tangan, aparat mereka di daerah tak lebih seperti tukang tangkap nelayan,’’ kritik Direktur Lesa Demakrasi, Hasan Masat.

Mestinya sebelum mengeluarkan dan menerapkan aturan itu, pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur di bawah. Nelayan sudah dilatih, diberikan modal, dan dibangunkan jaringan pemasaran untuk budidaya lobster mereka. Hasan justru khawatir dibalik aturan ini, ada permainan para mafia di sektor perikanan. Apalagi Menteri Susi, sebelum jadi menteri adalah pengusaha ikan. (pernah dimuat di Lombok Post, 9 September 2015)

0 komentar:

Posting Komentar