Senin, 04 April 2016

Berebut Lahan Warisan Mandalika

pantai kaliantan, konflik lahan pariwisata, konflik pantai

64 kepala keluarga (KK) di Gubuk Kaput Lendang Pelisak Baru, Dusun Kaliantan, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran. Sebelum mereka memegang dokumen kuat kepemilikan tempat tinggal saat ini, trauma digusur masih terngiangan di benak mereka. Berhadapan dengan massa bersenjata tajam dari salah satu pamswakarsa. Saat terjepit, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu justru memanfaatkan mereka. Rakyat yang sengsara tega diperas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu.

******
Puing bangunan masjid di pintu masuk kawasan wisata Tampah Bole – Kaliantan masih berdiri tegak. Mimbar tempat imam memimpin sholat masih terlihat dengan jelas, menjadi bukti bangunan itu masjid. Hanya tembok di sisi barat tempat mimbar itu saja yang tidak dirobohkan. Sementara sisa bangunan lain, tembok, atap sudah berpindah ke tempat lain. Sebagian ditinggal berserakan di tepi pantai berpasir putih itu.
Tanah lapang membentang dari ujung timur hingga barat di lokasi pelaksaan ritual Bau Nyale, yang saban hari digelar tiap akhir Februari. Di tanah padang rumput itu, beberapa pengembala kerbau, domba, kambing menjaga ternak mereka. Anak-anak dari kampung sekitar terlihat bermain bola. Beberapa ABG juga terlihat belajar naik sepeda motor.

Tidak ada lagi anak-anak bermain di tepi pantai yang terkenal dengan pasir putihnya itu. Tidak ada suara riuh para wanita yang berbincang di tepi pantai, menunggu suami mereka pulang melaut. Tidak ada suara musik cilokaq yang bisa terdengar di rumah-rumah warga perkampungan bagian selatan Lombok Timur. Debur ombak, suara angin, suara kambing yang merumput menjadi pengisi kawasan yang dulunya sempat ramai itu.
Keberadaan warga di Tampah Bole itu seakan tidak berbekas. Puing-puing masjid itu saja yang menjadi saksi bisu bahwa di kawasan itu pernah tinggal puluhan warga miskin. Mengandalkan hidup dari laut dan sawah tadah hujan. Sebagian menjadi pengembala, sebagian menjadi buruh yang menunggui ternak milik sang bos.



pantai kaliantan, konflik lahan pariwisata, konflik pantai
400 meter dari tempat itu, ke arah timur, melewati padang ilalang dan jalan berdebu, saya dan sahabat saya seorang aktivis perempuan menelusuri kampung tempat relokasi warga eks Tampah Bole itu. Sebelah kiri kanan jalan hanya ada padang ilalang, cukup jauh dengan laut. Cuaca terik di awal Juni 2012 itu, tidak terasa berkat angin yang berhembus cukup keras.

‘’Anda ini utusan siapa,’’ hardik salah seorang pria tua,  yang belakangan saya tahu bernama Amaq Waziah.
Pria yang berusia kira-kira 70 tahun ini sangat cepat mengenali orang ‘’luar’’. Begitu juga warga lainnya, para ibu-ibu, datang melihat saat saya duduk di berugak salah seorang warga yang ditokohkan, Sapar alias Amaq Anti.

‘’Warga disini masih kurang percaya pada orang luar,’’ kata Sapar menjelaskan. Setelah mendapat penjelasan, Amaq Waziah yang sebelumnya sempat membuat perasaan saya was-was akhirnya melunak. Bahkan dalam percakapan selanjutnya, dia banyak membuka tabir peristiwa Tampah Bole di akhir 2010 silam.

Menempati kampung tanpa fasilitas air bersih, mengandalkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), belum seluruh eks Tampah Bole membangun rumah yang layak. Beberapa rumah terlihat belum berdiri tegak. Rumah lainnya sangat kecil dan tidak layak huni. Walaupun rumah awal mereka di Tampah Bole berdinding bedek (dindin dari anyaman bambu) dan beratap ilalang, setidaknya sedikit lebih layak dari ukuran.

 pantai kaliantan, konflik lahan pariwisata, konflik pantai
1,5 tahun warga menempati perkampungan baru itu. Perlahanan kampung baru itu mulai  hidup. Warga kembali ke aktivitas awal mereka, berladang, petani rumput laut, pengembala. Perlahan mereka memperbaiki gubuk-gubuk mereka. Tapi sisa-sisa trauma peristiwa 1,5 tahun silam itu masih membekas. Hingga kini belum ada kejelasan nasib mereka. Masih ada perasaan was-was peristiwa itu terulang kembali.

‘’Kalau datang lagi saya siap mati,’’ kata Inaq Senari,70 tahun, sambil memegang pisau, memperagakan cara berkelahi.

Wanita yang hidup sendiri itu sempat menjadi buah bibir di kampung lantaran aksi beraninya saat terjadi penggusuran di kampung mereka. Saat itu massa bayaran dari investor yang mengklaim sebagai pemilik tanah datang menggunakan truk, motor dan mobil bak terbuka. Membawa beberapa senjata tajam, mengenakan seragam khas organisasi mereka, warga diancam untuk merobohkan rumahnya. Tidak sekali mereka datang ke perkampungan warga.

Warga yang tinggal bertahun-tahun di atas tanah pengembalaan dan tempat ritual Bau Nyale, pesta rakyat menangkap cacing laut, diberikan peringatan berkali-kali. Merasa berhak juga tinggal di atas tanah itu, warga bertahan. Bahkan sempat dibicarakan untuk melakukan perlawanan. Sebagian kurang setuju melawan. Selain kalah massa, korban jiwa akan membawa masalah baru.

Inaq Senari lah yang melawan keras. Saat terjadi penggusuran paksa, wanita lanjut usia itu memegang pisau, menantang kelahi massa bayaran yang merobohkan rumah. Peristiwa haru saat perobohan masjid, Inaq Senari tidak kuat menahan emosi. Di depan matanya, rumah ibadah itu dirobohkan. Penuturan warga, Inaq Senari sempat mau membacok salah seorang anggota kelompok itu. Dicegah warga lainnya agar tidak berbuntut panjang.

‘’Kami kalah jumlah. Yang kami lawan ini organisasi besar,’’ kata Sapar.

Satu persatu rumah warga Tampah Bole dirobohkan. Tiang rumah semi permanen milik mereka ditarik, ditendang, hingga rata dengan tanah. Beruntung bagi yang sempat menyelamatkan barang-barang berhaga. Tanpa perlawanan berarti, seluruh perkampungan itu rata dengan tanah. Aparat keamanan yang datang terlambat, tidak bisa berbuat banyak. Di depan mata mereka, terjadi peristiwa premanisme.

Warga kocar kacir, setelah rumah mereka dirobohkan, mereka diminta meninggalkan tanah itu. Tanah itu milik investor, Masde Louise Sipahutar. Di belakang wanita ini ada suaminya yang berkebangsaan Belanda. Menguasai tanah di Tampah Bole seluas 8 hektare, serta di kawasan Tanjah-Anjah seluas 21 hektare.
Saat kondisi kocar-kacir itu, warga diungsikan ke Oleng, sekitar 7 km dari Tampah Bole, kini Oleng menjadi pusat Desa Serewe setelah mekar dari Desa Pemongkong.

Warga menjadi pengungsi di kampung halaman sendiri. Warga yang terusir itu, sempat membuat kehebohan. Mereka mendatangi Polres Lombok Timur. Meminta keadilan hukum dan meminta perlindungan. Mereka tidak tenang tinggal di tanah kelahiran mereka. Intimidasi masih membayangi mereka. Didampingi aktivis LSM, LH, warga memiliki harapan untuk mendapatkan hak mereka kembali.

‘’Tidak ada yang memiliki tanah ini. Kalau ada yang jual beli itu bohong,’’ kata Sapar.

Cukup lama warga terkatung-katung, hingga akhirnya, pemerintah mengambil sikap. Warga disiapkan lahan relokasi. Masing-masing warga diberikan tanah 1 are oleh Pemda Lombok Timur. Warga tidak ada pilihan lain, menerima lahan relokasi itu, walaupun dalam hati  mereka berat meninggalkan Tampah Bole.
Pindah ke lahan relokasi itu tidak mudah, dan tidak gratis. Warga yang saat itu dalam kondisi terjepit, diminta mengeluarkan uang masing-masing Rp 150.000. Sebagian warga yang dianggap tidak ikut berjuang sejak awal dikenakan biaya Rp 350.000. Uang itu akan digunakan oleh LSM yang mendampingi warga untuk membawa persoalan itu ke Jakarta. Warga yang dalam kondisi terjepit, terusir, diberikan harapan bisa kembali ke lahan lama mereka. LSM di pusat pasti akan membantu warga. Begitu ucapan manis dari LSM yang mendampingi warga.

Inaq Senari yang tidak memiliki uang seperser pun saat itu, terpaksa menjual ternaknya. Ayam, itik dijual demi mengeluarkan Rp 150.000 itu. Uang itu juga sekaligus sebagai ‘’tiket’’ masuk ke lahan relokasi yang sebenarnya diberikan gratis oleh Pemda.

‘’Belakangan kami sadar, kami ini ditipu. Kami memang bodoh,’’ kata Sapar.

 pantai kaliantan, konflik lahan pariwisata, konflik pantai
Belum pupus ingatan duit Rp 150.000 yang belum jelas keberadaannya, warga kembali dikejutkan dengan dana kompensasi masjid. Sebelum masjid di Tampah Bole dirobohkan, terjadi kesepakatan dengan perwakilan investor yang memegang sertifikat di lahan Tampah Bole. Warga akan diberikan uang untuk membangun masjid. Sebagai bentuk jaminan, janji itu dibuat di atas hitam putih, materai 6 ribu. Diteken tanggal 13 Januari 2011. Dari pihak warga sebagai saksi Amaq Sal dan Amaq Waziah. Dua orang buta huruf ini membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu. Mereka tidak bisa membaca, tapi tahu kalau isi surat itu perjanjian untuk mengganti biaya pembangunan masjid.

‘’Sampai sekarang saya tidak pernah lihat uangnya,’’ kata Amaq Waziah.

Dalam surat itu tercantum besar dana yang diberikan Rp 80 juta. Belakangan menjadi pembicaraan warga, hingga akhirnya organisasi yang menggusur warga Tampah Bole itu membuat surat klarifikasi. Besar dana yang sebenarnya diberikan Rp 20 juta.

‘’Sampai sekarang tidak pernah kami terima uang,’’ kata Amaq Waziah, dibenarkan oleh beberapa warga lainnya.

Uang kompensasi pembangunan masjid itu adalah alasan warga mau pindah ke lahan relokasi. Bagi warga, kampung tanpa masjid/mushola, sama seperti kampung yang tidak memiliki identitas. Alasan warga bertahan di Tampah Bole pun  mempertahankan masjid. Setelah ada kepastian ganti rugi, barulah warga terpaksa mengalah.

‘’Orang-orang itu sudah menjual masjid, uangnya dimakan,’’ teriak Inaq Senari, saat kami membahas masjid itu.

Pengaca investor, Abdul Tayib mengakui sudah memberikan dana kompensasi perobohan masjid itu. Dana itu diberikan untuk membangun masjid yang baru di lahan relokasi.
‘’Kami berikan dua kali malahan,’’ katanya.

Mengenai dana itu yang tidak sampai ke tangan warga, Tayib mengatakan kurang tahu. Siapa orang dari pihak warga yang memegang uang itu juga tidak diketahuinya. Uang itu keluar dari kantong investor sesuai perjanjian dan permintaan warga.

‘’Kalau persoalan tidak sampai ke warga itu saya tidak tahu,’’ katanya.

*******

pantai kaliantan, konflik lahan pariwisata, konflik pantai

Bupati Kabupaten Lombok Timur HM Sukiman Azmy  (2008-2013) mengeluarkan statement yang melegakan warga Tampah Bole, saat pesta rakyat Bau Nyale, Februari 2012 lalu. Bupati menegaskan tanah yang ada di Tampah Bole itu adalah tanah ulayat. Tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, tidak bisa dikuasai secara sepihak oleh kelompok-kelompok tertentu. Termasuk klaim sepihak oleh inevestor.

Pernyataan mantan Dandim 1615/Lotim itu bukan tanpa dasar. Jauh sebelum menjadi bupati, tanah yang berada di dekat pantai berpasih putih itu sudah dinyatakan sebagai tanah ulayat oleh warga. Tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Jerowaru, tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat membuat surat kesepakatan masyarakat yang berisi pengakuan tanah itu sebagai tanah ulayat.

Pengakuan bersama itu diteken pada tanggal 27 April 2001. Atas dasar itulah, seluruh warga di kecamatan Jerowaru, bahkan sampai Kabupaten Lombok Tengah memanfaatkan tanah itu sebagai ladang pengembalaan.

Belakangan beberapa warga yang berladang dan mengembala membangun gubuk peristirahatan di kawasan itu. Sapar, salah seorang warga yang dianggap tokoh di permukiman itu menuturkan tokoh masyarakat lah yang meminta mereka tinggal di lahan itu. Dengan catatan tanah itu tidak boleh dikuasai sepihak, dan bukan mejadi hak milik.

‘’Kami memang minjam, tapi juga tanah itu tidak bisa milik satu orang,’’ katanya.

Lambat laun, para pemburu tanah di kawasan pariwisata masuk ke daerah selatan Lombok Timur. Tanah Tampah Bole itu masuk dalam salah satu daftar tanah yang menjadi buruan. Tanah lapang belasan hektar, berada di pantai dengan pasir putih terbaik. Pemandangan sunset dan sunrise yang memesona menjadi rebutan para pemburu tanah, baik broker tanah maupun investor langsung.



konflik lahan pariwisata, konflik pariwisata
Lantaran tanah di Tampah Bole itu tidak ada yang memiliki secara pribadi, belakangan terjadi permainan. Dibuatkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah. Dalam dokumen yang saya peroleh dari mantan pejabat di tingkat kecamatan, orang yang mengurus dokumen itu banyak keluarga pejabat, termasuk pejabat itu sendiri. Cukup janggal, seorang yang masih muda, yang diduga anak pejabat memiliki lahan satu hektare di tempat itu.

‘’Mereka pernah mengurus dokumen itu ke BPN,’’ kata sumber itu.

Tidak ada kabar dokumen yang diurus itu sudah keluar atau belum. Belakangan kembali ramai setelah salah seorang investor Masde Louise Sipahutar menguasai 8 hektare lahan itu. Kasus makin mencuat setelah Masde sebagai pemilik sah, dengan bukti memegang sertifikat, menggusur paksa warga yang tinggal di dalam lahan itu.

‘’Orang ini tidak punya tanah di sana,’’ kata sumber koran ini menunjuk nama orang yang di dalam daftar disebut-sebut memiliki tanah, lalu menjual ke investor.

Diduga ada permainan pembuatan dokumen kepemilikan tanah di lahan itu. Oknum tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengurus dokumen-dokumen untuk pembuatan sertifikat membuat surat keterangan. Tujuannya agar tanah di Tampah Bole itu bisa dijual secara sah, berdasar dokumen yang dibuat.
Data yang disodorkan sumber itu, cukup mengejutkan. Orang-orang yang ikut meneken Surat Kesepakatan Masyarakat (SKM) terdata pula menguasai tanah di Tampah Bole itu. Sepanjang tahun 2003, tanah yang diklaim sebagai ulayat itu mulai dikavling-kavling. Hingga akhirnya dalam proses panjang, tanah itu beralih ke tangan investor.

Kuasa Hukum Masde Louise Sipahutar, Abdul Tayib heran dengan istilah tanah ulayat di Tampah Bole itu. Seandainya tanah itu betul-betul tanah ulayat, tidak mungkin warga memiliki SPPT dan sporadik. Berdasarkan sporadik itulah dibuatkan sertifikat yang kemudian, kliennya membeli tanah itu.

‘’Kami membebaskan pada 8 orang yang memiliki sertifikat,’’ kata Tayib.

Secara hukum, kliennya memiliki tanah itu secara sah. Membeli pada orang yang memiliki sertifikat. Jual beli dilakukan di hadapan notaris, serta melalui prosedur hukum yang sah.

‘’Bahkan klien kami sampai bayar double, ada pihak yang mengklaim tanah itu dia yang punya kami berikan kompensasi,’’ katanya.

Menurut Tayib, warga yang menjual tanah pada kliennya itu memiliki tanah secara sah. Tanah di Tampah Bole itu awalnya memang ladang pengembalaan sejak tahun 1970 an. Dalam proses perjalanannya, warga berladang bahkan bermukim di sekitar lahan itu.Warga pun mengurus surat-surat penguasaan tanah itu.
Sebagai bukti, saat pengajuan sporadik ke kantor desa, pihak desa melayani. Hingga akhirnya keluarlah sertifikat hak  milik.

‘’Kami membeli secara sah,’’ katanya.

******


Nama Masde Louise Sipahutar mendadak terkenal di Lombok Timur. Itu setelah dia diduga mengerahkan massa dari salah satu pamswakarsa di Lombok Timur untuk membersihkan lahan yang dikuasai di Teanjah-Anjah dan Tampah Bole. Ditemui di kediamannya di Mataram, penasehat hukumnya Abdul Tayib, SH, MH berbicara blak-blakan.

Kenapa harus mengerahkan pamswakarsa ?

Pada saat alat-alat negara tempat kami mengadu tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya, akhirnya kami menggunakan kekuatan sipil.

Kelompok itu melakukan intimidasi dan diduga melakukan tindakan premanisme

Sebelum turun kami sudah memberikan peringatan pada masyarakat. Bukan hanya sekali, tapi berulangkali. Warga sebenarnya mau keluar, tapi ada provokator. Tapi selama ini tidak ada sampai terjadi kekerasan.
Tetap saja dalam eksekusi di lapangan, rumah warga dirobohkan paksa ?

Tidak sembarangan kami merobohkan. Saya sebagai penasehat hukum di pamswakarsa itu juga tidak sembarangan. Kami kaji aspek hukumnya. Jika kuat secara hukum baru kami bertindak.

Siapa provokator itu  ?

Saya tidak menyebut nama, dia itu mantan pejabat. Menggunakan jabatannya untuk mendekati investor lain, tapi demi kepentingan pribadi. Kami seperti diadu dengan warga. Mantan pejabat itu beberapa kali keluar negeri. Coba tanya darimana dananya.


konflik lahan pariwisata, konflik pariwisata
Apakah pejabat itu suruhan investor lain ?

Kasus di Teanjah-Anjah, pemerintah mengangkat investor lain yang mau membangun, tapi menekan kami. Ini kan tidak sehat. Ada permainan. Tanah kami dikuasai secara sepihak. Itulah sebabnya kami melakukan gugatan dan kami menang.

Apa indikasi ada permainan antara oknum mantan pejabat dan investor lain ?

Katanya pemda mau membangun permukiman rakyat. Saya tanya di dewan apakah ada anggaranya, ternyata tidak ada. Jadi kemungkinan pembangunan itu dananya dari investor yang punya kepentingan itu.
Klien anda dituding mendapatkan tanah dengan cara tidak benar ?

Sebelum membeli kami pelajari asal usul tanah itu dan kelengkapan dokumennya. Kami membeli tanah yang memiliki dokumen lengkap.

Kenapa belum membangun sampai sekarang, jangan sampai sekadar broker tanah ?

Bagaimana kami mau membangun kalau terus diganggu. Ada kekhawatiran klien kami akan dipersulit izinnya dengan kondisi saat ini.

Apa harapan pada pemerintah ?

Kami harap pemerintah bisa bersikap objektif, dan tidak mengeluarkan statement yang meresahkan dan cenderung provokatif.

*****
Kini setelah tahun 2016 lahan Tampah Bole masih dibiarkan kosong. Lahan itu masih menjadi ladang pengembalaan. Akhir Februari lalu menjadi pusat kegiatan Bau Nyale. Perkampungan warga eks Tampah Bole lebih tertata. Saya melihat ada listrik.

0 komentar:

Posting Komentar